BUSERBHAYANGKARA.COM – JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M. didampingi oleh Deputi Pencegahan BNN, Drs. Anjan Pramuka, S.H., M.Hum., Deputi Rehabilitasi BNN yang diwakili oleh Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM), dr. Amrita Devi, SpKJ., M.Si. menyambangi kantor Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, P.Hd.. Pertemuan tersebut membahas terkait optimalisasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan pemerintah daerah.
“BNN mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak menteri untuk program yang kita canangkan. Sebenarnya mulai dari yang kita sebut dengan desa bersinar sampai dengan tingkat nasional untuk Indonesia bersinar,” ujar Kepala BNN.
Masalah narkoba adalah masalah yang serius dan merupakan masalah nasional dan juga global bahkan di tingkat nasional dapat dilihat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebagian besar tahanannya merupakan tahanan narkoba. Hal tersebut menunjukkan bahwa prevalensi kasus narkoba sangat tinggi baik pengedar maupun pengguna. Oleh karena itu, perlu adanya program yang komprehensif melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemerintah baik pusat maupun daerah, serta kementerian dan lembaga daerah pada semua tingkatan.
Mendagri menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, akan memberikan kontribusi dan dukungan yang penuh kepada BNN dalam semua program yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba, pencegahan dan rehabilitasi.
“Salah satu yang kita bahas adalah BNN membuat grand design program-program apa saja yang dilakukan di daerah-daerah. Saya juga menyarankan agar dibuat mapping yang lebih tajam dengan zona-zonanya oleh BNN agar dapat ditentukan daerah prioritas dan dalam pelaksanaan pengawasannya akan dilakukan antara Kemendagri dan BNN,” pungkas Mendagri.
Langkah awal dari bentuk dukungan tersebut yaitu akan dilakukan pilot project penggarapan bersama untuk desa-desa yang berada dalam zona merah yang akan di-lauching dan dihadiri seluruh kepala daerah.
“Setelah adanya grand design, dirapatkan terlebih dahulu di Kemenkopolhukam dengan mengundang semua Kementerian/Lembaga dan setelah ada kesepakatan baru kita lakukan pertemuan virtual dengan seluruh kepala daerah,” ucap Mendagri.
Hal tersebut dilakukan agar kepala daerah paham terkait program yang akan dikerjakan oleh masing-masing daerah. Kemendagri akan mengawasi terkait program yang dikerjakan telah sesuai dengan yang dianggarkan.
“Dengan demikian kita harapkan program penanganan narkoba dengan lead sector dari BNN menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh pada prinsipnya,” tutup Mendagri. (RED /BHM)