News Update »

Demi Memajukan Pendidikan , Kepala MKKS SMA/SMK Negeri Kota Depok Digugat

Puskominfo.com Depok – kepala MKKS SMA dan SMK kota Depok hadiri dan penuhi panggilan sidang pertamanya Di Pengadilan negeri kota Depok 15/7/19 terkait tuduhan pungutan yang menjadi alasan pihak nya di gugat seorang warga Depok Drs. Jansen manullang Seorang Aktivis LSM Lembaga Advokasi Hukum Dan Pendidikan . Sidang yang dipimpin tiga majelis hakim berlangsung singkat dengan agenda Arahan mediasi antara kedua belah pihak tergugat dan penggugat , yang dipimpin oleh mediator yang ditunjuk pihak hakim pengadilan negeri Depok sidang yang terbuka untuk umum itu dihadiri oleh masyarakat kota depok dari beberapa kalangan elemen masyarakat yang ada sebagai bukti kepedulian dunia pendidikan

Saat dimintai keterangan ketua MKKS SMA Umar Mpd. Yang didampingi oleh ketua MKKS SMK Negeri Kota Depok Rohmatul Kholil menjelaskan bahwa dana BOS yang kita terima pada saat itu untuk SMA Rp. 3.600.000 namun setelah beralihvke provinsi tinggal Rp. 1.400.000 itupun cuma bantuan dari pemerintah pusat aja yang diterima sedangkan kebutuhan murid didik banyak meliputi SPP, Ekskul , dan lain sebagainya banyak hal yang tidak bisa dilakukan pihak sekolah terkait prestasi siswa dengan dana yang mepet seperti itu . Oleh karena itu seluruh kepala sekolah se-kota Depok melakukan hal itu dengan Acuan PP 48 Tahun 2008 pasal 50 “Bahwa biaya pendidikan itu ditanggung jawab oleh Pemerintah pusat , Pemerintah Daerah , Dan masyarakat jelas Umar kepada wartawan.

Umar menerangkan bahwa kami melakukan ini agar masyarakat terlibat langsung berperan aktiv dalam dunia pendidikan masyarakat itu sendiri adalah para orang tua siswa . Sehingga sekolah melakukan Permendikbud No 74 Tahun 2016 sebagai acuan juga terkait Komite , sedangkan kita dituduh dana kurangnya hanya sekian namun pungutannya lebih dari itu hingga selama 2 tahun ini kami dituduh mengumpulkan dana 36 Miliar sementara mereka penggugat tidak tahu berapa banyak biaya yang kita bebaskan dan berapa banyak yang diberikan keringanan , Tegas Umar

Priadi, salah satu warga yang juga orang tua siswa saat ditemui wartawan puskominfo.com menjelaskan sumbangan itu tidak wajib , masalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan itu tidak wajib bang , anak saya sekolah disana tidak membayar , papar Priadi warga depok orang tua siswa

Sementara itu DRS. Jansen Manullang Selaku pihak penggugat menjelaskan tindakannya menggugat pihak tergugat adalah karena berpedoman kepada PP no 17 thn 2010 , Pungutan di mulai thn 2016 setelah ambil alih propinsi. Prihatin dan empati kenapa pemda depok tdk membantu siswa siswa dan juga warga depok karena biaya Anggaran pendidikan tidak mencukupi dari dana BOS dari propinsi, disinilah peran pemda dan DPRD harusnya bertindak untuk meringankan dan menjamin pendidikan di kota Depok . Saya tdk mengarah kepada Asumsi memperkaya diri segelintir pihak tapi sebaiknya harus di audit dari audit indenpedent karena ini termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP)menurut saya , ujar Jansen

Erwin Rizkian aktivis LSM/Ormas Gemantara raya Dikota Depok menambahkan , Sejak tahun 2017 terjadi alih kelola Pemerintah daerah mencabut subsidi dana untuk pendidikan SMA/SMK Negeri , sementara kegiatan dunia Pendidikan itu tidak lepas dari biaya yang minim efeknya kegiatan pendidikan itu tidak dapat berjalan maksimal dan normal , Oleh karena itu PP No 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Diberlakukan untuk mengatasi masalah biaya pendidikan.” Papar erwin

Menurut saya itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku bahwa pihak MKKS SMA/SMK Negeri sekota depok mengimplentasikan PP dengan sebaik baiknya sesuai tujuan PP tersebut dibuat dan diberlakukan , dalam hal ini pola pikir dan tindakan kepala sekolah bukan seperti pedagang atau pebisnis namun berpikir bagaimana caranya Memajukan Pendidikan Di negara ini khususnya dikota Depok , perlu kita sadari bahwa mencerdaskan Bangsa meningkatkan kualitas SDM dengan mutu pendidikan yang layak dan baik itu bukan hanya kewajiban Pemerintah atau sekolah tapi juga seluruh elemen masyarakat , Toh pungutan itu tidak diwajibkan dan memaksa . Ada dan banyak jugakan yang tidak membayar ? Terang erwin . Depok 15/7/19 di Pengadilan Negeri Depok

Yosep, puskominfo

Like!
0
  • Like!
    0

Comments:

Leave A Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>